Sejak awal 2016 lalu, KPK memulai penyidikan pengadaan pupuk hayati di Ditjen Hortikulutra Kementan.

Sebanyak 373 kasus pangan berhasil dibongkar,  21  di antaranya kasus komoditas hortikultura, 12 kasus pupuk, 66 kasus beras, 23 kasus ternak dan 247 kasus pangan lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan keterlibatan PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pihak korporasi dalam kasus dugaan suap kerjasama distribusi pupuk.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap VP Shipping Operation PT Pertamina, Joko Eko Purwanto terkait kasus dugaan suap jasa pengangkutan pupuk Indonesia.

KPK telah mengantongi banyak bukti dugaan keterlibatan PT Pupuk Indonesia terkait kasus suap distribusi pupuk yang menjerat Manager PT. Humpuss Transportasi Kimia (PT. HTK) Asty Winasti (AWI) dan anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.

KPK telah mengantongi bukti-bukti dugaan keterlibatan petinggi PT. Humpuss Transportasi Kimia (PT. HTK) maupun PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) dalam kasus dugaan suap distribusi pupuk.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia Logistic (PILOG), Ahmadi Hasan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait dengan kewenangan dan tugas Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso.

KPK mengantongi sejumlah bukti dugaan keterlibatan petinggi PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dalam kasus suap sewa menyewa kapal untuk distribusi pupuk.